Dewantara.id || PALI — Di salah satu kabupaten muda di ujung barat Sumatera Selatan, langkah besar sedang diambil dalam senyap namun pasti. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengumumkan seleksi terbuka untuk enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi pelajaran nyata tentang bagaimana meritokrasi seharusnya bekerja di birokrasi kita.

Langkah ini memberi pesan penting kepada generasi muda, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah meniti karier: bahwa kapasitas dan integritas adalah tiket utama untuk menduduki posisi strategis, bukan koneksi apalagi kedekatan politik.

“Proses ini terbuka untuk semua ASN dari seluruh Indonesia. Kami ingin membangun kultur birokrasi yang sehat, transparan, dan profesional,” ujar H. Imansyah, SE, MM, Plt Kepala BKPSDM PALI.

Sekolah Meritokrasi di Tanah Pemekaran

Kabupaten PALI, yang lahir dari pemekaran daerah pada 2013, kini mencoba membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif. Dengan lelang terbuka enam jabatan eselon II, mereka menyasar figur-figur terbaik untuk posisi:

1. Kepala BKPSDM
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Kesbangpol
6. Kepala DPPKBPPPA

Keenam posisi ini bukan sekadar jabatan administratif. Di dalamnya terletak denyut pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga isu perempuan dan anak. Maka, seleksi terbuka ini sejatinya adalah ujian: seberapa siap birokrasi kita menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan sekadar hadiah.

Pendidikan Karakter di Balik Sistem

Banyak yang mengira reformasi birokrasi hanya soal penghapusan pungli atau penyederhanaan layanan. Padahal, jauh lebih dalam: reformasi itu juga pendidikan karakter untuk para pemimpin publik. Dalam seleksi kali ini, para pelamar tidak hanya diuji secara administrasi, tapi juga secara manajerial, integritas, kemampuan menulis, dan presentasi gagasan.

Tahapan seleksi yang berlangsung mulai 1 Agustus hingga akhir bulan ini mencakup:

• Seleksi administrasi & rekam jejak
• Uji kompetensi manajerial
• Tes karya tulis dan wawancara
• Presentasi visi-misi
• Rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian
• Pengumuman final & pelantikan

Seluruh proses dilakukan secara daring melalui portal resmi BKN, menjadi bagian dari kampanye nasional “Bangga Melayani Bangsa” dan penerapan nilai ASN BerAKHLAK.

Nilai Edukasi di Balik Kebijakan

Bagi masyarakat umum, terutama kalangan pendidik dan pelajar, proses seperti ini layak dijadikan pembelajaran kewarganegaraan. Di ruang kelas, guru-guru bisa menjadikan berita ini sebagai bahan diskusi: bagaimana sistem merit memberi ruang bagi setiap individu untuk berkembang berdasarkan prestasi?

Di perguruan tinggi, mahasiswa program administrasi publik atau ilmu pemerintahan dapat meneliti proses ini sebagai contoh praktik seleksi terbuka. Bahkan bagi siswa SMA, ini bisa jadi inspirasi bahwa negara membutuhkan birokrat yang jujur dan cerdas, bukan hanya pintar menyenangkan atasan.

Bukan tidak mungkin, dari desa terpencil di PALI, seorang ASN muda yang dulunya guru SD atau penyuluh lapangan bisa naik ke posisi kepala dinas—asal memiliki kapasitas dan etos kerja.

Keteladanan dari Daerah

Sementara sebagian daerah masih bergelut dengan praktik birokrasi yang feodal dan tertutup, PALI mengambil jalur berbeda. Mereka sedang menanam benih, bahwa jabatan adalah ruang pengabdian, bukan ruang kenyamanan.

Tentu publik masih menunggu: siapa yang akhirnya terpilih? Apakah akan muncul nama-nama baru dari luar daerah? Atau justru ASN lokal yang selama ini bekerja dalam diam?

Namun yang lebih penting dari nama-nama itu adalah pesan yang disampaikan kepada generasi muda: bahwa menjadi abdi negara bukan hanya soal gaji bulanan atau atribut jabatan, tetapi tentang membangun kepercayaan publik lewat kerja keras, kejujuran, dan kompetensi.

Inspirasi dari PALI, Cermin untuk Kita Semua

Langkah PALI ini tak ubahnya seperti sebuah laboratorium pendidikan kepemimpinan di tingkat daerah. Ia menunjukkan bahwa transformasi sistemik bisa dimulai dari mana saja—bahkan dari kabupaten muda yang dahulu tak terlalu diperhitungkan.

Semoga daerah-daerah lain mengikuti langkah ini. Karena pendidikan terbaik adalah keteladanan yang lahir dari kebijakan yang adil dan terbuka.

Dan siapa tahu, dari proses seleksi ini, kita akan mengenal nama-nama baru yang suatu hari nanti bukan hanya memimpin dinas, tapi mungkin memimpin provinsi—atau bahkan negara.

TEKS : WARMAN P | EDITOR : IMRON SUPRIYADI