PANGKALAN BALAI || Dewantara.id — Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menunjukkan komitmen progresifnya dalam menyeimbangkan roda pembangunan daerah tanpa memandang sekat gender.
Langkah nyata ini dibuktikan secara langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., M.M., yang berkolaborasi bahu-membahu bersama Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., serta didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Banyuasin, Rohani, S.S., M.Si
Bersama segenap jajaran kepala serta perwakilan perangkat daerah terkait, mereka memusatkan perhatian dalam agenda penting nasional, yakni Zoom Meeting Pelaksanaan Verifikasi Lapangan untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode Tahun 2024 dan 2025.
Proses evaluasi berkala yang ketat ini dipimpin langsung oleh tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, yang bertempat di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin pada Senin (09/11/2026).
Agenda kedinasan bertaraf nasional ini merupakan bagian integral dari tahapan penilaian krusial menuju diraihnya penghargaan bergengsi Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini disiapkan oleh pemerintah pusat sebagai wujud apresiasi tertinggi sekaligus pengakuan formal atas komitmen, konsistensi, dan keberhasilan yang diraih oleh instansi pemerintah di tingkat daerah dalam mengimplementasikan serta mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor.
Saat membuka pemaparan materi yang komprehensif di hadapan para tim penilai pusat, Wakil Bupati Banyuasin secara lugas menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah sebuah program tempelan belaka, melainkan sebuah strategi pembangunan jangka panjang yang mutlak. PUG berfungsi memotong rantai diskriminasi agar kaum perempuan dan laki-laki memiliki hak dan porsi yang berimbang dalam memperoleh aksesibilitas, ruang partisipasi aktif, kontrol penuh terhadap kebijakan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan secara adil, transparan, dan setara.
Lebih lanjut, dalam orasi pemaparannya yang berbobot, beliau mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan bahwa indikator kesuksesan pembangunan yang berkualitas mutakhir di era modern saat ini tidak boleh sekadar terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, kemegahan fisik pembangunan infrastruktur, ataupun perluasan jangkauan pelayanan publik.
Parameter utama dari keberhasilan pembangunan yang sejati harus diukur dari seberapa besar kebermanfaatan hasil dari program kerja pemerintah tersebut dapat menyentuh dan dirasakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, baik kelompok perempuan maupun laki-laki, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok rentan.
Laporan : Pirman
