OKI || Dewantara.id – Di sebuah ruang rapat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Senin siang, percakapan tentang kebakaran hutan, banjir, dan puting beliung berlangsung dalam nada yang lebih serius dari sekadar agenda seremonial.
Bagi Sumatera Selatan, bencana bukan lagi peristiwa musiman yang datang sesekali. Ia telah menjadi ancaman tahunan yang menuntut kecepatan informasi sekaligus ketenangan publik.
Karena itu, ketika jajaran Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumatera Selatan datang melakukan audiensi dengan BPBD Sumsel, yang dibicarakan bukan hanya soal kerja sama kelembagaan, melainkan bagaimana membangun jalur komunikasi yang mampu melawan kepanikan dan hoaks saat bencana terjadi.
Rombongan PW IWO Sumsel dipimpin Ketua Rainaldy Stanza AZ bersama sekretaris, bendahara, dan sejumlah pengurus bidang. Mereka diterima langsung Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana, beserta jajaran pejabat BPBD.
Di tengah meningkatnya arus informasi digital yang bergerak cepat, media online kini berada di garis depan penyebaran informasi kebencanaan. Namun kecepatan itu juga menyimpan risiko: kabar yang belum terverifikasi sering kali menyebar lebih dahulu dibanding penjelasan resmi pemerintah.
Rainaldy mengatakan, kondisi itulah yang mendorong IWO Sumsel ingin membangun pola komunikasi yang lebih terintegrasi dengan BPBD.
“Sumsel ini langganan karhutla, banjir, dan puting beliung. Pers punya posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami ingin ada kanal komunikasi resmi agar data dari BPBD bisa langsung kami olah menjadi berita yang mencerahkan,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan tantangan besar dunia jurnalistik di era kebencanaan digital. Dalam situasi darurat, informasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal tanggung jawab. Satu kabar yang tidak akurat bisa memicu kepanikan, memunculkan spekulasi, bahkan menghambat proses penanganan di lapangan.
Bagi BPBD Sumsel, media bukan lagi sekadar peliput peristiwa, melainkan mitra penting dalam edukasi kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana, mengatakan informasi yang cepat dan terpercaya menjadi salah satu kunci utama meminimalisir dampak bencana.
“Kami membutuhkan teman-teman media untuk edukasi pra-bencana dan update data saat tanggap darurat. Sering kali hoaks lebih cepat daripada data resmi. Dengan kolaborasi ini, kami berharap informasi satu pintu dari Pusdalops BPBD bisa langsung disebarluaskan hingga ke 17 kabupaten dan kota,” katanya.
Ucapan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Selatan berulang kali menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap, selain banjir musiman dan cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi. Dalam situasi seperti itu, masyarakat membutuhkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipercaya.
Di sinilah pers memainkan peran penting sebagai ruang literasi publik. Media tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga perlu terlibat dalam membangun kesadaran mitigasi sejak dini.
Audiensi antara IWO Sumsel dan BPBD Sumsel itu memang berlangsung sederhana. Tidak ada penandatanganan nota kesepahaman besar atau seremoni panjang. Pertemuan ditutup dengan foto bersama dan obrolan ringan antarpengurus. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kebutuhan yang semakin mendesak di era digital: membangun ekosistem informasi yang sehat di tengah situasi darurat.
Sebab ketika bencana datang, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan logistik dan evakuasi. Mereka juga membutuhkan informasi yang jernih agar tidak tersesat di tengah banjir kabar yang simpang siur.**
Teks : Ahmad Maulana | Editor : Imron Supriyadi | Foto : Dok. BPBD
